GAYO LUES – Persoalan penanganan Sungai Teripe yang melintasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues kembali menjadi sorotan. Hingga kini penanganan di lapangan dinilai belum memberikan hasil yang permanen, sehingga membutuhkan penanganan komprehensif dengan melibatkan tenaga teknis yang benar-benar profesional serta dukungan anggaran yang signifikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, H. Ibnu Hasyim, menilai kondisi Sungai Teripe sudah pada tahap yang tidak bisa lagi ditangani dengan pola penanganan darurat dan tambal sulam. Menurut dia, karakter kerusakan sungai yang cukup panjang dan berada di kawasan dengan topografi terjal menuntut adanya kajian teknis yang mendalam dari hulu hingga hilir.
Ia mengungkapkan, sejak banjir besar yang menerjang kawasan tersebut pada tanggal 26 November 2025, pemerintah telah beberapa kali menurunkan tim untuk melakukan perbaikan. Penanganan difokuskan pada titik-titik yang dianggap paling kritis, mulai dari kawasan Jembatan Aih Bobo hingga Kampung Badak, Leme, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, Blangjerango, dan Kecamatan Teripe Jaya. Namun hingga menjelang akhir tahun, hasil di lapangan belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penanganan Sungai Teripe butuh tenaga teknis untuk penanganannya. Sejak banjir pada tanggal 26 November 2025 sampai saat ini telah beberapa kali penanganan untuk perbaikannya terutama di lokasi Jembatan Aih Bobo sampai Kampung, Badak, Leme, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, Blangjerango dan Kecamatan Teripe Jaya tak pernah kunjung tuntas walaupun berbagai pihak diturunkan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sendiri,” ujar Ibnu Hasyim ketika dimintai keterangannya pada Minggu, 1 November 2026.
Menurut Ibnu Hasyim, dengan memperhatikan gerak-gerik penanganan yang dilakukan selama hampir setahun terakhir, terlihat jelas bahwa pendekatan yang digunakan belum menyentuh akar persoalan. Perbaikan yang dilakukan di satu titik kerap kembali jebol ketika debit air meningkat, sementara sedimentasi dan perubahan alur sungai yang tidak terkendali terus mengancam permukiman warga dan akses penghubung antarkampung.
Ia menilai, kondisi ini sangat diperlukan tenaga teknis yang profesional dengan dana yang signifikan. Tanpa itu, berapa pun anggaran yang dikucurkan hanya akan bersifat sementara dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Bahkan, ia khawatir jika tidak segera dibenahi secara menyeluruh, kerusakan akan semakin meluas dan biaya penanganannya akan jauh lebih besar.
Dari hasil pantauannya di lapangan, sejumlah bronjong yang dipasang di tebing sungai sudah miring dan tergerus, tanggul darurat yang dibangun menggunakan material seadanya kembali terbuka, dan alur sungai yang menyempit akibat tumpukan material kayu dan batu belum dinormalisasi secara optimal. Kondisi tersebut membuat warga di bantaran sungai masih hidup dalam kekhawatiran, terutama saat musim hujan.
“Oleh sebab itu kita mengharap keberadaan pemerintah pusat diminta konsen dengan tidak mengharapkan kepada pemerintah daerah, karena kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas baik dari segi SDM, peralatan dan dana yang dibutuhkan,” katanya menegaskan.
Ibnu Hasyim menjelaskan, keterbatasan pemerintah daerah bukan hanya soal anggaran. Dari sisi sumber daya manusia, daerah tidak memiliki tenaga ahli hidrologi dan geoteknik yang cukup untuk merancang konstruksi pengaman sungai yang sesuai dengan karakter Sungai Teripe. Dari sisi peralatan, pemerintah kabupaten juga tidak memiliki alat berat dengan spesifikasi yang memadai untuk melakukan normalisasi sungai dalam skala besar dan pengerjaan tebing yang tinggi.
Ia menambahkan, Sungai Teripe memiliki peran vital bagi masyarakat. Selain sebagai sumber air untuk lahan pertanian di Rikit Gaib, Pantan Cuaca, dan Teripe Jaya, sungai tersebut juga menjadi batas alam dan jalur akses bagi sejumlah kampung. Ketika sungai meluap, aktivitas ekonomi warga terhenti, akses pendidikan dan kesehatan terganggu, serta risiko kerusakan rumah warga meningkat.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat menempatkan Sungai Teripe sebagai salah satu prioritas penanganan bencana dan infrastruktur sumber daya air di Aceh. Penanganan yang diharapkan bukan sekadar proyek fisik jangka pendek, melainkan perencanaan induk yang mencakup penguatan tebing, pembangunan cek dam di hulu, normalisasi alur, serta sistem peringatan dini bagi warga di sekitar bantaran.
Ia juga meminta agar proses perencanaan melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat setempat, sehingga konstruksi yang dibangun tidak bertentangan dengan kearifan lokal dan kondisi sosial di lapangan. Dengan begitu, dana besar yang akan dikucurkan nantinya benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia.
“Jika penanganan ini terus dibiarkan dengan kemampuan seadanya, kita hanya akan mengulang penanganan yang sama setiap tahun. Padahal masyarakat sudah sangat lelah dan membutuhkan kepastian,” pungkasnya. (*)
