Anggaran Desa Siaga Kesehatan di Desa Pertambatan Disorot, Plt Kepala Desa Pilih Bungkam

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:54 WIB

50224 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERGAI | Pengelolaan Dana Desa kembali menjadi perhatian setelah publik menyoroti penggunaan anggaran di Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Isu ini mencuat menyusul alokasi anggaran program Desa Siaga Kesehatan tahun 2024 yang mencapai Rp299.120.000, jumlah yang tergolong besar dalam struktur belanja desa. Namun, transparansi dan kejelasan pemanfaatan dana tersebut hingga kini masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.Merujuk pada regulasi yang berlaku, setiap pos penggunaan Dana Desa sejatinya wajib mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Regulasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip keterbukaan menjadi pilar utama agar masyarakat desa dapat mengawal setiap kebijakan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran publik.

Pada praktiknya, sejauh ini tak mudah mendapatkan informasi terbuka tentang bagaimana anggaran Desa Siaga Kesehatan tersebut digulirkan. Mulai dari tujuan penggunaan, uraian program, hingga laporan capaian serta siapa saja penerima manfaat, nyaris belum terpapar ke ruang publik. Upaya konfirmasi yang dilakukan para wartawan dan lembaga swadaya masyarakat juga kandas tanpa jawaban. Bahkan, sejumlah pihak menyatakan bahwa nomornya telah diblokir oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Pertambatan sehingga komunikasi semakin buntu. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara pemangku kebijakan dan publik, memicu kegelisahan serta tanda tanya akan transparansi anggaran di desa tersebut.

Ketua DPC LSM LPPAS-RI Tebing Tinggi–Serdang Bedagai, S. Barus, menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait pos anggaran ratusan juta rupiah ini. Ia menilai, tindakan menutup akses komunikasi dengan wartawan dan LSM bukan hanya memperlihatkan resistensi terhadap kontrol publik, tetapi juga memunculkan persepsi negatif terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam logika tata kelola yang sehat, pejabat desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjelaskan setiap penggunaan dana publik, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Apalagi, program Desa Siaga Kesehatan merupakan prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat desa secara nyata dan terukur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kejelasan output dari penggunaan anggaran sebesar hampir Rp300 juta itu masih jauh panggang dari api. Sejumlah tokoh masyarakat Desa Pertambatan mengaku belum mengetahui bentuk konkret kegiatan yang sudah berjalan, baik dari sisi penyuluhan, pengadaan sarana kesehatan, hingga pemberdayaan kader kesehatan desa. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi di masyarakat pun kian melebar. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga atau hanya berhenti sebagai laporan dokumen administrasi.

Pentingnya transparansi bukan semata formalitas administrasi, tetapi menjadi benteng kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Rasa ingin tahu publik terhadap rincian program Desa Siaga Kesehatan adalah bentuk partisipasi dan kepedulian nyata dari warga akan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Ketika ruang tanya diblokir, kepercayaan publik pun tergerus sedikit demi sedikit. Tidak terbantahkan bahwa Dana Desa bersumber dari uang negara, dan penggunaannya harus dijaga dari setiap potensi penyimpangan.

Pengelolaan anggaran yang belum jelas output-nya dapat menjadi preseden bagi seluruh desa di Serdang Bedagai bahkan di Sumatera Utara. Pemeriksaan lanjutan biasanya menanti, baik dari inspektorat, aparat pengawas internal pemerintah, hingga pihak berwenang lain. Audit administrasi, verifikasi dokumen, hingga peninjauan lapangan biasanya menjadi pintu masuk untuk menguji kebenaran pelaksanaan anggaran. Bukan tidak mungkin, jika ketidakjelasan ini berlanjut, sanksi administratif maupun pidana bisa saja mengintai mereka yang terbukti lalai.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana publik semakin relevan di tengah upaya pemerintah pusat memperluas peran desa dalam lumbung pembangunan. Desa saat ini bukan lagi sekadar penerima kebijakan, melainkan pelaksana langsung pembangunan yang ditopang anggaran cukup besar. Karena itu, seluruh proses harus berjalan terbuka, segala temuan dilaporkan jujur, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengawasan. Kepala desa sebagai garda terdepan wajib menjawab pertanyaan warga secara terbuka, bukan menghindar apalagi melakukan blokir komunikasi yang dapat memancing spekulasi negatif.

Hingga kini, pemerintah Desa Pertambatan belum memberikan klarifikasi atas penggunaan anggaran Desa Siaga Kesehatan tersebut. Sikap diam yang dipilih kepala desa sementara menambah daftar panjang persoalan tata kelola keuangan di tingkat desa. Masyarakat dan publik masih menanti penjelasan jelas, agar kepercayaan yang mulai luntur bisa pulih kembali, dan setiap rupiah dari Dana Desa benar-benar memberikan nilai dan manfaat optimal bagi seluruh warga. Transparansi dan keterbukaan, dalam situasi ini, menjadi satu-satunya jalan keluar agar semangat pembangunan di desa tidak berhenti di tengah jalan. (SB)

Berita Terkait

Walikota Tebing Tinggi Tegaskan Penyaluran BANPRES UMKM Harus Transparan Dan Bebas Pungutan.
PT Agung Sri Makmur Indonesia Dukung Program Swasembada Pangan, Libatkan Warga Lokal Melalui FSPTI‑KSPSI Tebingsyahbandar Dalam Pengemasan Beras Bulog.
Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan , Walikota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan.
Sekda Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Walikota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak.
Pekan Peduli Sampah 2026, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Optimalisasi Pengolahan Sampah Hingga Tingkat Kelurahan.
Pimpin Pelantikan 39 Penabat Pengawas Dan 2 Kepala UPTD Puskesmas , Wali Kota Tebing Tinggi : Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa.
Buka Sosialisasi Manajemen Talenta , Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Pengembangan Karier ASN Berbasis Kompetensi Dan Integritas.

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:29 WIB

Dana Desa Pepelah Diduga Digerogoti Bertahun-tahun, Gaji Urang Tue Tak Dibayar tapi SPJ Tercatat Lunas

Sabtu, 21 November 2026 - 06:00 WIB

Kapolsek Blangkejeren Temani Jamaah Shalat Jumat Keliling di Kampung Gele, Hadirkan Rasa Aman di Tengah Ibadah

Sabtu, 21 November 2026 - 03:20 WIB

BOSP Rp9,46 Miliar di Gayo Lues Bocor di Tiga Celah, Rp306,6 Juta Malah Disimpan Tunai di Laci Bendahara dan Kepala Sekolah

Jumat, 20 November 2026 - 00:25 WIB

Honorarium Tupoksi Dibayar Rp295 Juta di Gayo Lues, BPK: Kerja Rutin Dikemas Jadi Tim Berhonor

Selasa, 17 November 2026 - 03:19 WIB

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara

Senin, 16 November 2026 - 22:36 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda

Senin, 16 November 2026 - 01:37 WIB

Banjir Susulan 12 November 2026 Hanyutkan Jembatan TNI, 80 Persen Rumah Warga Desa Kuning Ikut Terbawa Arus

Sabtu, 14 November 2026 - 01:38 WIB

BPK Temukan RSUD Gayo Lues Kehilangan Rp5,5 Miliar, Berapa Besar Piutang Retribusi RSUD Gayo Lues yang Belum Tertagih?

Berita Terbaru