KUTACANE — Dinamika politik di Aceh Tenggara kembali diuji setelah aksi pemasangan spanduk bermuatan ujaran kebencian menyeruak di Kota Banda Aceh. Spanduk-spanduk dengan kalimat provokatif ini secara terang-terangan menyinggung figur Ketua DPD I Partai Golkar Aceh yang juga menjabat Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, SE., MM. Temuan tersebut memicu kekhawatiran di tengah situasi sosial yang selama ini terjaga kondusif. Beberapa titik vital seperti persimpangan jalan utama dan kawasan pemukiman terpantau menjadi lokasi terpasangnya spanduk yang menuliskan narasi negatif dan tuduhan tak berdasar, menuding Salim Fakhry dengan sebutan “Mulut Ember” dan “Anti Kritik”.
Aksi ini sontak menimbulkan kegeraman masyarakat dan kecaman keras dari berbagai kelompok. Di tengah gejolak opini, salah satu suara lantang datang dari Samsudin Tajmal, tokoh masyarakat Aceh Tenggara yang dikenal sebagai pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KOMPAK). Di hadapan awak media pada Selasa, 21 April 2026, Samsudin menilai tindakan pemasangan spanduk provokatif itu sebagai bentuk pembunuhan karakter yang terstruktur dan penuh perhitungan. Pria yang juga menjabat Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F-SPTI-K-SPSI) Aceh Tenggara, menilai peristiwa ini bukan sekadar kasus pelanggaran etika politik, melainkan sudah merupakan persoalan hukum yang demikian serius.
Memasuki masa-masa strategis bagi arah politik lokal, aksi pemasangan spanduk tanpa identitas demikian mudah memprovokasi masyarakat. Beberapa pengamat politik mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk manipulasi ruang publik yang dapat merusak demokrasi. Tidak mengherankan jika sikap tegas warga, khususnya di Aceh Tenggara, langsung menguat. Sampai hari ini, banyak warga bergerak aktif mencopot spanduk-spanduk tersebut begitu ditemukan, demi mencegah eskalasi situasi.
Dalam keterangannya, Samsudin Tajmal menggarisbawahi tiga poin utama sebagai bentuk respons atas insiden ini.
- Ia secara tegas mendesak Kapolda Aceh dan Kapolresta Banda Aceh untuk mengusut serta menangkap pelaku ataupun aktor intelektual di balik aksi pemasangan spanduk tersebut. Langkah ini dinilainya penting karena tindakan penyebaran fitnah dan ujaran kebencian secara terbuka di ruang publik telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum.
- Samsudin Tajmal mengecam munculnya politik kotor dan fitnah yang menurutnya sengaja dimainkan untuk mencederai reputasi dan martabat Salim Fakhry. Ia menegaskan bahwa narasi dalam spanduk tidak berniat membangun iklim demokrasi yang sehat, melainkan bertujuan menjatuhkan tokoh publik dengan cara-cara yang tidak beradab dan tidak bermartabat. Tuduhan seperti “Anti Kritik” dan “Mulut Ember” dianggapnya sebagai bentuk rekayasa untuk merusak kredibilitas pemimpin daerah menjelang agenda-agenda politik penting.
- Dalam perannya sebagai tokoh serikat buruh dan pembina LSM, Samsudin Tajmal mengimbau segenap kader F-SPTI-K-SPSI serta masyarakat Aceh Tenggara untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan agar seluruh simpatisan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian, menahan diri dari segala bentuk provokasi, dan tetap menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Sikap ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Di tengah riak yang timbul, Samsudin menegaskan bahwa kritik adalah hal lumrah di negara demokrasi, namun penyampaiannya harus tetap dibingkai etika dan hukum. Jika kritik disampaikan melalui sarana-sarana gelap tanpa identitas serta menyerang aspek pribadi, bukan tidak mungkin tindakan tersebut berujung pada tindak pidana.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak berwenang telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penelusuran terhadap CCTV dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi pemasangan spanduk. Meski identitas pelaku masih menjadi misteri, polisi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Peristiwa ini menjadi perhatian besar, karena dikhawatirkan dapat memecah belah harmonisasi antarwarga dan menimbulkan keresahan, apalagi menjelang momentum politik dan pembangunan daerah.
Gelombang kecaman tidak hanya terhenti pada level elite saja. Banyak kalangan masyarakat, mulai aparat desa hingga tokoh agama, mengajak warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah solidaritas. Proses penegakan hukum yang transparan diharapkan bisa menjadi penyejuk di tengah panasnya situasi dan mempertegas bahwa provokator serta pelaku fitnah tidak akan mendapat tempat di tengah masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran.
Ke depan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem demokrasi lokal Aceh membutuhkan kedewasaan dalam menerima dan menyalurkan kritik. Praktik-praktik kampanye hitam dan politik kebencian berisiko menjadi bara pemecah bila tak segera disikapi secara hukum dan sosial. Menjaga martabat ruang publik dari ujaran kebencian adalah tanggung jawab setiap pihak. Dalam momen ini, Samsudin Tajmal memberi contoh sikap tegas, terukur, dan tetap mengedepankan kepercayaan terhadap proses hukum sebagai jalan terbaik bagi penyelesaian masalah.
Jakarta dan Aceh patut mewaspadai polarisasi sosial yang bisa berkembang akibat ulah satu dua aktor tak bertanggung jawab. Kepolisian diharapkan menuntaskan penyelidikan, dan masyarakat pun diimbau tetap tenang serta waspada terhadap upaya adu domba. Kasus ini mengingatkan kembali bahwa menjaga kondusivitas, keadilan, dan martabat bersama adalah fondasi utama hidup bermasyarakat. Kejelasan proses hukum dan kepastian tindakan adil menjadi harapan bersama agar iklim demokrasi dan persatuan di Aceh tetap terjaga utuh. (RED)
