suarapubliknasional.com – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes didampingi kepala pertanian Michael Purba S.T.P menghadiri rapat koordinasi nasional terkait mitigasi kekeringan lahan, tepatnya di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, Senin (20/04/2026)
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas prediksi kekeringan ekstrem tahun 2026 oleh BMKG serta arahan Menteri Pertanian dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan berkelanjutan.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan turut dihadiri oleh Wakil Sudaryono, B.Eng. MM. MBA serta para kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakornas ini juga merumuskan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi, termasuk program pengelolaan irigasi, penyediaan sumber air serta penguatan infrastruktur pertanian guna meminimalisir dampak kekeringan.
Pemkab Karo akan terus memperkuat langkah antisipatif dengan melakukan koordinasi dengan BMKG wilayah Sumut ataupun memberikan penyuluhan berupa langkah strategis untuk menghadapi potensi kemarau, baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada petani
Penyampaian itu disebutkan Bupati Karo dalam paparannya dan sudah mengambil langkah konkret untuk persiapan menghadapi ancaman kekeringan. Hal tersebut dibutuhkan optimalisasi sistem irigasi, konservasi serta pemanfaatan sumber air alternatif ataupun pendampingan kepada para petani agar tetap produktif di tengah potensi kekeringan. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan,”ucapnya
Selain itu, beliau berkoordinasi langsung dengan beberapa direktur Jenderal di Kementerian Pertanian, diantaranya: Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Penyediaan Lahan dan Direktur Serealia guna menindaklanjuti usulan proposal pembangunan pertanian di Kabupaten Karo yang sudah pernah disampaikan.
Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan komitmennya mendukung ketahanan pangan nasional dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. (Sbr)
