22 Temuan BPK di Pemko Subulussalam: Ketika Uang Rakyat Menuntut Pertanggungjawaban

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 05:29 WIB

5037 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Utang Rp216 Miliar, Dana Earmark Rp64 Miliar, Selisih Kas dan Proyek Bermasalah Menjadi Alarm Serius Tata Kelola Pemerintahan.

Oleh: Antoni Tinendung

SUBULUSSALAM – Angka-angka dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar deretan nominal yang tersimpan dalam dokumen audit. Di balik setiap rupiah terdapat uang rakyat, harapan pembangunan, dan tanggung jawab moral pejabat yang diberi amanah untuk mengelolanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 terhadap Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025 patut menjadi perhatian serius. Bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga DPRK, aparat pengawasan, dan masyarakat.

Berdasarkan informasi mengenai hasil pemeriksaan tersebut, BPK mencatat 22 permasalahan. Sebanyak 11 berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sementara 11 lainnya menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah angka yang muncul cukup mencengangkan. Kewajiban jangka pendek pemerintah daerah tercatat mencapai Rp216,73 miliar. Penggunaan dana earmark yang tidak sesuai ketentuan mencapai Rp64,22 miliar. Persoalan pencatatan kas juga memperlihatkan selisih sekitar Rp35,75 miliar.

Belum berhenti di situ. BPK turut menyoroti kekurangan volume pekerjaan pada lima paket gedung dan bangunan dengan nilai kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sekitar Rp345,35 juta. Pada delapan paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi, nilainya mencapai sekitar Rp426,41 juta.

Persoalan lain menyentuh belanja barang dan jasa, sewa hotel, konsumsi rapat DPRK, hingga pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, potensi retribusi pasar yang belum tertagih disebut mencapai Rp418,36 juta, sementara 143 kios pasar dilaporkan belum memiliki dokumen perjanjian sewa.

Angka-angka ini bukan perkara kecil. Ia merupakan potret yang menuntut penjelasan terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Biarkan Temuan Audit Menjadi Dokumen Tahunan

Pemeriksaan BPK seharusnya tidak berhenti pada penyerahan laporan, rekomendasi, dan seremoni administrasi. Substansi terpentingnya adalah tindakan korektif.

Pertanyaan mendasarnya: sudah sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi? Berapa nilai kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan ke kas daerah? Bagaimana penyelesaian kewajiban jangka pendek? Siapa yang bertanggung jawab terhadap lemahnya pengendalian kas dan pelaksanaan kegiatan?

Pemerintah Kota Subulussalam perlu membuka perkembangan tindak lanjut secara terukur kepada publik.

Harus dibedakan bahwa tidak seluruh nilai yang disebut dalam temuan BPK otomatis merupakan kerugian negara. Ada persoalan administrasi, ketidakpatuhan, kewajiban daerah, serta kelebihan pembayaran atau potensi kelebihan pembayaran. Namun, perbedaan kategori tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, setiap temuan harus ditelusuri sampai pada akar persoalannya. Jika terdapat kekurangan volume pekerjaan, harus diketahui penyebabnya, pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangan, serta mekanisme pemulihannya. Jika terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana persoalan tersebut diselesaikan.

Uang rakyat tidak boleh kehilangan jejak hanya karena berganti tahun anggaran.

Jabatan Bukan Sekadar Kekuasaan, Melainkan Amanah Intelektual dan Moral

Ada satu persoalan mendasar yang sering luput dari pembicaraan mengenai pengelolaan pemerintahan: kualitas manusia yang ditempatkan pada jabatan publik.

Seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki kewenangan administratif. Ia harus memiliki kecerdasan intelektual untuk memahami regulasi, membaca persoalan, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Ia juga membutuhkan kecerdasan emosional untuk mengendalikan ego, menerima kritik, serta membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat dan bawahannya.

Lebih jauh, kecerdasan spiritual diperlukan agar setiap kewenangan tidak kehilangan kompas moral. Sebab, jabatan publik bukan ruang untuk memuaskan ambisi pribadi, melainkan ladang pengabdian yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan.

Ada filosofi sederhana yang patut direnungkan: ketika kekuasaan lebih besar daripada kebijaksanaan, jabatan dapat berubah menjadi beban bagi masyarakat. Namun, ketika ilmu pengetahuan berjalan bersama integritas dan nurani, kekuasaan akan menemukan makna pengabdiannya.

Pejabat yang matang tidak alergi terhadap kritik. Ia tidak memandang pengawasan sebagai ancaman, apalagi menganggap pertanyaan media sebagai bentuk permusuhan. Justru kritik yang berbasis data merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk menjaga pemerintahan tetap berada pada jalurnya.

Karena itu, temuan BPK harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Subulussalam. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan kesalahan serupa tidak terus berulang.

Rotasi Jabatan Harus Berdasarkan Kompetensi, Bukan Kedekatan Politik

Persoalan tata kelola pemerintahan juga berkaitan erat dengan kebijakan penempatan dan rotasi pejabat.

Rotasi jabatan semestinya menjadi instrumen pembenahan birokrasi, bukan alat membagi pengaruh politik atau membalas jasa pihak tertentu. Penempatan pejabat harus berlandaskan kompetensi, rekam jejak, integritas, pengalaman, serta kesesuaian disiplin ilmu dengan tugas dan fungsi organisasi.

Kepala dinas yang mengelola keuangan harus memahami manajemen keuangan publik. Pejabat teknis yang mengendalikan proyek infrastruktur harus memiliki kapasitas dan latar belakang keahlian yang relevan. Pengelola pendidikan harus memahami substansi dan tata kelola pendidikan. Demikian pula jabatan strategis lainnya harus diisi oleh aparatur yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

Bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Bukan pula karena rekomendasi Tim Sukses atau selera politisi.

Pemerintahan tidak boleh dikelola dengan logika balas jasa politik. Birokrasi adalah mesin pelayanan publik yang membutuhkan profesionalisme, bukan perpanjangan tangan kepentingan kelompok.

Prinsip meritokrasi harus menjadi landasan. Kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan integritas harus mengalahkan kedekatan personal maupun pertimbangan politik praktis.

Wali Kota sebagai pemegang kewenangan pembinaan kepegawaian memiliki tanggung jawab memastikan setiap keputusan penempatan pejabat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan.

Sebab, salah menempatkan orang pada jabatan strategis bukan hanya berpotensi menghambat kinerja organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas belanja, lemahnya pengawasan, dan buruknya pelayanan kepada masyarakat.

Publik Menunggu Pembuktian, Bukan Sekadar Janji

Temuan BPK harus menjadi titik balik bagi Pemerintah Kota Subulussalam. Masyarakat tidak membutuhkan retorika tentang keberhasilan pembangunan jika persoalan pengelolaan anggaran belum diselesaikan secara transparan.

Pemerintah harus membuka tindak lanjut rekomendasi, menjelaskan status pengembalian kelebihan pembayaran, menyelesaikan kewajiban daerah, serta memperbaiki sistem pengendalian internal.

DPRK juga tidak boleh hanya menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara formalitas. Fungsi pengawasan harus hadir untuk memastikan setiap rupiah APBK memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian pula Inspektorat harus memperkuat pengawasan internal, bukan sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada megahnya bangunan pemerintahan, banyaknya proyek yang diresmikan, atau panjangnya daftar pejabat yang dilantik. Ukurannya adalah seberapa baik uang rakyat dikelola, seberapa kuat integritas birokrasi dijaga, dan seberapa nyata manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Rotasi jabatan harus mengutamakan disiplin ilmu, kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Bukan selera Tim Sukses, bukan kepentingan kelompok, dan bukan selera politisi.

Sebab, daerah tidak boleh dipimpin oleh kepentingan sesaat. Daerah harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki ilmu, kecerdasan emosional, kedalaman spiritual, dan keberanian moral untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Uang rakyat adalah amanah. Jabatan adalah titipan. Dan kekuasaan, pada waktunya, akan dimintai pertanggungjawaban.

Teropongbarat.com – Mengawal Transparansi, Menguji Integritas, dan Menyuarakan Kepentingan Publik.(*)

Berita Terkait

Sudah Bayar Rp1,2 Miliar tapi Jembatan Subulussalam Tak Selesai, BPK: Apakah Pengawasan Proyek di Subulussalam Hanya Formalitas?
MBG Jangan Hanya Kejar Efisiensi, Haloan Sadri Dorong Evaluasi SPPG dan Penguatan Tata Kelola Program
Anggota DPRK Subulussalam Haji Abdul Hamid Padang Dorong Evaluasi SPPG, Wacana Kantin Sekolah Harus Tetap Berstandar Gizi dan Keamanan Pangan
TR. Aceh Terumon Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa Libatkan Kantin Sekolah dalam MBG, Aspek Gizi, Sanitasi, Suhu Makanan dan Pengawasan Harus Diperkuat
Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, S.I.K. Bangun Sinergi dengan Wartawan Lewat Ngopi Bersama
Surat Wali Kota,Untuk CV.Lae Saga,Dianggap Angin Lalu
Ingkari Kesepakatan, CV Lae Saga Kembali Tuai Protes: Warga Minta APH Bongkar Legalitas HGU dan Warkah Perolehan Lahan
Syahbudin Padang Kecam Sikap Tidak Profesional, Masyarakat Minta APH Telusuri Dugaan Permasalahan Proyek APBN

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 02:21 WIB

Walikota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak.

Sabtu, 14 November 2026 - 22:39 WIB

Pekan Peduli Sampah 2026, Wali Kota Tebing Tinggi Dorong Optimalisasi Pengolahan Sampah Hingga Tingkat Kelurahan.

Sabtu, 14 November 2026 - 22:39 WIB

Pimpin Pelantikan 39 Penabat Pengawas Dan 2 Kepala UPTD Puskesmas , Wali Kota Tebing Tinggi : Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa.

Jumat, 13 November 2026 - 17:35 WIB

Buka Sosialisasi Manajemen Talenta , Wali Kota Tebing Tinggi Tegaskan Pengembangan Karier ASN Berbasis Kompetensi Dan Integritas.

Rabu, 11 November 2026 - 23:40 WIB

Gandeng Kejari Lewat Program “Jaksa Sahabat Pendidik”, Pemko Tebing Tinggi Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah

Senin, 9 November 2026 - 13:23 WIB

Pemko Tebing Tinggi Gelar Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlaean Dan HKN 2026 Dengan Berbagai Layanan Gratis.

Sabtu, 7 November 2026 - 06:44 WIB

LSM POAL : Minta Walikota Tebing Tinggi “Tindak Tegas” Para Pejabat Yang Merubah Nopol Kenderaan “Plat Merah” Menjadi Plat Pribadi

Kamis, 5 November 2026 - 23:59 WIB

Wali Kota Tebing Tinggi Apresiasi ProgrambBAZNAS ULTRA MICROFINANCE, Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi Umat.

Berita Terbaru