GAYO LUES | Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data realisasi anggaran yang dikutip dari laman resmi pemantauan dana publik https://jaga.id/, sejumlah pos belanja dari tahun berbeda memunculkan tanda tanya serius, khususnya terkait proyek balai desa, kegiatan sosialisasi Covid-19 pada 2025, dan pemeliharaan drainase bernilai besar pada 2022.
Data tahun anggaran 2023 menunjukkan pembangunan atau rehabilitasi balai desa menelan Rp 177.000.000. Setahun kemudian, pada 2024, kembali dianggarkan pemeliharaan balai desa sebesar Rp 137.680.000. Jika dijumlahkan, Rp 314.680.000 Dana Desa terserap untuk satu objek dalam dua tahun berturut-turut.
Publik mempertanyakan apakah bangunan tersebut mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan anggaran besar dua tahun berurutan, atau terdapat tumpang tindih antara pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mewajibkan pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai klasifikasi belanja. Jika pekerjaan yang sama dibiayai berulang tanpa urgensi yang jelas, potensi pelanggaran administratif terbuka.
Sorotan lain muncul pada Tahun Anggaran 2025, di mana tercatat kegiatan “Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan” berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan serta penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 5.700.000. Padahal, status darurat pandemi Covid-19 secara nasional telah dicabut jauh sebelum 2025. Tanpa adanya kebijakan khusus atau kondisi kedaruratan baru di tingkat desa, penganggaran kembali program tersebut memunculkan pertanyaan tentang dasar hukumnya dan relevansi penggunaan Dana Desa.
Lebih jauh, pada Tahun Anggaran 2022 terdapat kegiatan “Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)” dengan nilai Rp 126.000.000 dan satuan 1 meter. Nilai tersebut tergolong besar untuk kategori pemeliharaan. Pertanyaannya, berapa panjang drainase yang diperbaiki, apa volume pekerjaannya, dan apakah nilai tersebut sesuai dengan kondisi lapangan. Jika hanya berupa pembersihan atau perbaikan ringan, maka anggaran ratusan juta rupiah dapat dinilai tidak proporsional.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26, menegaskan kepala desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa juga mengatur bahwa penggunaan dana harus sesuai prioritas kebutuhan masyarakat dan kewenangan desa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3.
Sejumlah elemen masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Inspektorat dan Kejaksaan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek balai desa dua tahun berturut-turut, kegiatan Covid-19 tahun 2025, serta drainase Rp 126 juta tahun 2022. Klarifikasi resmi dan pemeriksaan terbuka dinilai penting agar pengelolaan Dana Desa di Kutereje tidak menyisakan ruang spekulasi dan benar-benar memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Laporan : Tim Investigasi
