Desak Usut Tuntas Dugaan Fasilitasi Konferensi Pers Hotman Paris di Kejagung: Tidak Lazim Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Diberi Panggung Khusus

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Senin, 20 Juli 2026 - 13:50 WIB

50141 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut secara tuntas dugaan adanya fasilitas yang diberikan kepada kuasa hukum tersangka korupsi, Hotman Paris Hutapea, dalam pelaksanaan konferensi pers di lingkungan Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7).

Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Menurutnya, sangat tidak lazim apabila kuasa hukum seorang tersangka perkara korupsi memperoleh ruang atau panggung khusus untuk menyampaikan pernyataan di area institusi penegak hukum.

“Apabila benar konferensi pers tersebut difasilitasi oleh oknum di lingkungan Kejaksaan Agung, maka hal itu harus diusut secara transparan. Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum,” tegas Dedi Siregar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kami menilai Kejaksaan Agung harus segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai mekanisme penggunaan lokasi tersebut. Kejelasan diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum.

“Publik berhak mengetahui siapa yang mengizinkan, siapa yang memfasilitasi, dan atas dasar apa konferensi pers tersebut dapat berlangsung di lingkungan Kejaksaan Agung. Transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas institusi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kami meminta agar dilakukan pemeriksaan internal apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum yang memberikan akses atau fasilitas di luar prosedur. Jika ditemukan pelanggaran, maka tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mempertanyakan, apakah ada loyalis atau pihak-pihak yang masih memiliki kedekatan dengan tersangka sehingga mampu mengatur terlaksananya acara tersebut? Pertanyaan ini harus dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif, bukan dengan asumsi atau opini semata,” ujar Dedi.

menegaskan bahwa pertanyaan tersebut merupakan dorongan agar dilakukan klarifikasi dan penyelidikan secara profesional, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Menurut Dedi Siregar, pemberantasan korupsi harus dijalankan secara adil dan tanpa adanya perlakuan khusus kepada siapa pun. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik tersangka maupun kuasa hukumnya, memiliki hak sesuai ketentuan hukum, namun pelaksanaannya tetap harus menjaga etika, profesionalisme, dan kesetaraan di hadapan hukum. (*)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel
Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
PW GP AL WASHLIYAH : Dasco Aktor Persatuan, Jangan Sebarkan Hoaks Isu Wapres yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Dan Dittipidsiber Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyadapan
Ketua PPI Apresiasi Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan, Pembinaan Khusus Jadi Langkah Tepat
PETI Merangsek ke Jantung TNKS, Kerinci di Ambang Bencana Ekologis Jika Negara Terus Membiarkan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:29 WIB

Dana Desa Pepelah Diduga Digerogoti Bertahun-tahun, Gaji Urang Tue Tak Dibayar tapi SPJ Tercatat Lunas

Sabtu, 21 November 2026 - 06:00 WIB

Kapolsek Blangkejeren Temani Jamaah Shalat Jumat Keliling di Kampung Gele, Hadirkan Rasa Aman di Tengah Ibadah

Sabtu, 21 November 2026 - 03:20 WIB

BOSP Rp9,46 Miliar di Gayo Lues Bocor di Tiga Celah, Rp306,6 Juta Malah Disimpan Tunai di Laci Bendahara dan Kepala Sekolah

Jumat, 20 November 2026 - 00:25 WIB

Honorarium Tupoksi Dibayar Rp295 Juta di Gayo Lues, BPK: Kerja Rutin Dikemas Jadi Tim Berhonor

Selasa, 17 November 2026 - 03:19 WIB

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara

Senin, 16 November 2026 - 22:36 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda

Senin, 16 November 2026 - 01:37 WIB

Banjir Susulan 12 November 2026 Hanyutkan Jembatan TNI, 80 Persen Rumah Warga Desa Kuning Ikut Terbawa Arus

Sabtu, 14 November 2026 - 01:38 WIB

BPK Temukan RSUD Gayo Lues Kehilangan Rp5,5 Miliar, Berapa Besar Piutang Retribusi RSUD Gayo Lues yang Belum Tertagih?

Berita Terbaru