Perjalanan Dinas 28 SKPK Subulussalam Lebih Bayar Rp136,9 Juta, Akomodasi Melewati Pagu dan Rp14,3 Juta Tanpa Bukti

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 02:08 WIB

5028 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas pada 28 Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. Hasil pemeriksaan mengungkap kelebihan pembayaran biaya akomodasi yang melampaui standar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 serta belanja perjalanan dinas tanpa bukti pertanggungjawaban, dengan total mencapai Rp136,9 juta. Temuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan verifikasi belanja perjalanan dinas, bahkan sejumlah pengeluaran tidak dapat dibuktikan melalui dokumen resmi hingga pemeriksaan BPK berakhir.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada 28 SKPK yang dilaksanakan pada 1 Januari 2025 sampai dengan 17 Juni 2025 menunjukkan adanya pembayaran biaya akomodasi yang melebihi pagu tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp122.623.800. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.597.400, sehingga kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp120.026.400.

Bagaimana mungkin akomodasi bisa dibayar melebihi pagu tertinggi yang sudah ditetapkan dengan jelas? Bagaimana mungkin 28 SKPK sekaligus melakukan kesalahan yang sama? Apakah tidak ada satu pun pejabat yang memeriksa pagu sebelum membayar? Atau apakah pagu memang sengaja dilampaui karena yakin tidak ada yang akan memeriksa? Dan jika hanya Rp2,5 juta yang disetor dari kelebihan Rp122,6 juta, ke mana sisanya Rp120 juta itu? Siapa yang masih memegangnya, dan kapan akan dikembalikan?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalannya tidak berhenti pada akomodasi. Hasil pemeriksaan belanja perjalanan dinas pada DPMK diketahui bahwa terdapat selisih antara data perjalanan dinas yang disampaikan sebesar Rp158.745.118 dengan nilai LRA sebesar Rp173.045.118 yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp14.300.000. Berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa selisih tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan, namun sampai pemeriksaan berakhir dokumen pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan, karena dokumen tidak ditemukan.

Dalih dokumen tidak ditemukan adalah dalih yang paling mudah dan paling berbahaya. Bagaimana mungkin uang sebesar Rp14,3 juta dibayarkan tanpa dokumen, lalu dokumennya disebut tidak ditemukan? Jika dokumen tidak ditemukan, dari mana diketahui uang itu benar-benar untuk pembayaran kegiatan? Jika kegiatan itu benar-benar ada, mengapa tidak ada satu pun bukti yang bisa ditunjukkan hingga pemeriksaan berakhir? Dan jika dokumen bisa hilang begitu saja, berapa banyak lagi dokumen perjalanan dinas lain yang juga hilang tetapi tidak terdeteksi?

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena tiga hal. Pertama, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran kurang cermat mengendalikan kegiatan perjalanan dinas pada SKPK masing-masing. Kedua, PPK pada masing-masing SKPK kurang cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Ketiga, para pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tiga penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa temuan ini bisa terjadi di 28 SKPK sekaligus. Kepala SKPK yang seharusnya mengendalikan justru kurang cermat. PPK yang seharusnya memverifikasi justru kurang cermat. Pelaksana yang seharusnya mempertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya justru tidak mempertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 17 November 2026.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menegaskan pagu tertinggi biaya akomodasi perjalanan dinas. Pagu itu bukan anjuran. Pagu itu adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Ketika akomodasi dibayar melebihi pagu sebesar Rp122,6 juta, maka Perpres itu dilanggar secara terang-terangan di 28 SKPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Pengguna Anggaran mengendalikan pelaksanaan anggaran dan PPK melakukan verifikasi atas setiap bukti pengeluaran sebelum dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp14,3 juta yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban jelas tidak memenuhi ketentuan itu. Tidak ada bukti, tidak ada pembayaran yang sah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah, menegaskan setiap perjalanan dinas wajib dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang sah dan sesuai kondisi sebenarnya, termasuk bukti akomodasi, tiket, dan laporan perjalanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan ASN wajib melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak mempertanggungjawabkan perjalanan sesuai kondisi sebenarnya telah melanggar kewajiban itu.

Pemerintah Kota Subulussalam kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih kurang cermat. Siapa saja Kepala SKPK yang kurang cermat itu? Siapa saja PPK yang kurang cermat memverifikasi itu? Siapa saja pelaksana yang tidak mempertanggungjawabkan perjalanan sesuai kondisi sebenarnya? Mengapa dari kelebihan Rp122,6 juta baru Rp2,5 juta yang disetor? Kapan sisa Rp120.026.400 itu akan disetor ke kas daerah? Di mana bukti untuk Rp14,3 juta di DPMK itu, dan jika dokumen benar-benar tidak ditemukan, siapa yang akan bertanggung jawab menggantinya? Dan jaminan apa yang diberikan agar pada APBK berikutnya tidak ada lagi akomodasi yang dibayar melebihi pagu dan perjalanan dinas yang dibayar tanpa bukti?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, temuan Rp136,9 juta ini bukan sekadar salah hitung akomodasi. Ia adalah bukti bahwa perjalanan dinas di 28 SKPK Subulussalam berjalan tanpa pengendalian, tanpa verifikasi yang memadai, dan tanpa pertanggungjawaban yang sesuai kondisi sebenarnya — dan uang rakyat sebesar Rp136,9 juta dibayarkan untuk akomodasi yang melampaui pagu dan perjalanan yang tidak bisa dibuktikan. (TIM)

Berita Terkait

22 Temuan BPK di Pemko Subulussalam: Ketika Uang Rakyat Menuntut Pertanggungjawaban
Sudah Bayar Rp1,2 Miliar tapi Jembatan Subulussalam Tak Selesai, BPK: Apakah Pengawasan Proyek di Subulussalam Hanya Formalitas?
MBG Jangan Hanya Kejar Efisiensi, Haloan Sadri Dorong Evaluasi SPPG dan Penguatan Tata Kelola Program
Anggota DPRK Subulussalam Haji Abdul Hamid Padang Dorong Evaluasi SPPG, Wacana Kantin Sekolah Harus Tetap Berstandar Gizi dan Keamanan Pangan
TR. Aceh Terumon Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa Libatkan Kantin Sekolah dalam MBG, Aspek Gizi, Sanitasi, Suhu Makanan dan Pengawasan Harus Diperkuat
Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, S.I.K. Bangun Sinergi dengan Wartawan Lewat Ngopi Bersama
Surat Wali Kota,Untuk CV.Lae Saga,Dianggap Angin Lalu
Ingkari Kesepakatan, CV Lae Saga Kembali Tuai Protes: Warga Minta APH Bongkar Legalitas HGU dan Warkah Perolehan Lahan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 06:12 WIB

PK Beberkan Kekeliruan Anggaran Beasiswa Aceh Tenggara, Penghargaan Prestasi dan Bantuan Siswa Miskin Dicatat dalam Pos yang Sama

Rabu, 18 November 2026 - 03:47 WIB

Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Jadi Barang dan Jasa, Zakat Miskin Jadi Barang, hingga Hibah Jadi Beasiswa

Rabu, 18 November 2026 - 03:11 WIB

Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Sebagai Belanja Barang dan Jasa

Rabu, 18 November 2026 - 02:09 WIB

Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara, Belanja Modal Jadi Belanja Pemeliharaan dan Hibah Berubah Jadi Transfer ke Desa

Rabu, 18 November 2026 - 00:25 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Jumat, 13 November 2026 - 22:04 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Jumat, 6 November 2026 - 14:22 WIB

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Negeri Konoha di Aceh Tenggara, Di Balik Banjir Desa Kuning I Ada Oknum Ambil Untung, Material Negara Dijual Atas Nama Desa

Berita Terbaru