Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal. S.H,.M.H. Pertanyakan Keterlambatan Gaji ke-13 ASN Inhu: “Ada Apa dengan Pemda?”

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Kamis, 23 Juli 2026 - 17:32 WIB

5078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RENGAT, INDRAGIRI HULU – Pakar hukum internasional, Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menyampaikan rasa prihatin yang mendalam sekaligus mempertanyakan kinerja serta komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Hingga detik ini, hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pembayaran gaji ke-13 tak kunjung dicairkan.

Keterlambatan ini dinilai sangat ironis dan memberatkan, mengingat momen pencairan gaji ke-13 tahun ini bertepatan langsung dengan masa-masa krusial kebutuhan finansial keluarga, yakni masuknya tahun ajaran baru sekolah 2026/2027.

“Ada apa sebenarnya dengan Pemda Indragiri Hulu? Mengapa sampai detik ini gaji ke-13 ASN belum juga keluar? Padahal, dana dari pusat seharusnya sudah siap alokasi dan peruntukannya sangat jelas,” ujar Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal. S.H,. M.H. dalam keterangannya, Rabu (22/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal.SH,. M.H. menegaskan bahwa gaji ke-13 bukan sekadar tunjangan tambahan, melainkan hak konstitusional dan administratif pegawai yang telah diatur secara nasional untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga ASN. Terlebih pada bulan Juli ini, para orang tua dihadapkan pada pengeluaran besar untuk pendaftaran sekolah anak, pembelian seragam, buku, serta berbagai perlengkapan penunjang pendidikan lainnya.

Menurutnya, lambatnya birokrasi di tingkat daerah dalam memproses pencairan hak-hak pegawai mencerminkan lemahnya manajerial tata kelola keuangan serta rendahnya kepekaan sosial (social sensitivity) dari para pemangku kebijakan di Pemda Inhu.

“Para ASN sangat membutuhkan dana tersebut saat ini untuk keperluan anak-anak mereka menyambut tahun ajaran baru 2026/2027. Jangan biarkan anak-anak ASN di Indragiri Hulu menjadi korban dari kelambanan administratif atau buruknya koordinasi di internal Pemda,” tegasnya.

Sebagai seorang akademisi dan pakar hukum Internasional, Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal. S.H,. M.H. juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penundaan hak finansial tanpa alasan yang transparan dan mendasar dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan hak-hak pegawai secara materiel.

Ia mendesak agar Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu segera memberikan transparansi publik terkait kendala apa yang sebenarnya terjadi di balik keterlambatan pencairan ini.

“Pemerintah daerah seharusnya berdiri di garis depan untuk melindungi kesejahteraan aparturnya, bukan justru menghambat. Jika ada kendala administrasi, segera selesaikan hari ini juga. Jangan menunggu keresahan di kalangan ASN meluas,” pungkas Prof. Dr. K.H. Sutan Nasomal. S.H,. M.H.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu terkait kepastian jadwal pencairan gaji ke-13 bagi ribuan ASN di lingkungan Pemda Inhu.

Berita Terkait

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya
Dugaan Jaringan Distribusi Rokok Ilegal di Batam Disorot, Nama Willy Muncul dalam Informasi yang Diterima Media
Rumah Dibobol Tengah Malam, Kerugian Rp12,6 Juta! AKP Evizarianto Tunjukkan Pelayanan Humanis, Warga Melapor Disambut dengan Kopi dan Air Mineral
PBBM Kunjungi LAMR Meranti, Disambut Hangat di Balai Adat Selatpanjang
Dokumen Sitaan Berpindah ke Tersangka? Proses Hukum Penggelapan Tanah di Polsek Bajeng Dipertanyakan
Operasi Patuh Toba Hari ke-12, Sat Lantas Polres Simalungun Gencarkan Tertib Lalu Lintas dan Bagikan Nasi Kotak di Jumat Berkah
Masyarakat Terlindungi, Keamanan Garda Depan! Agus Kliwir : Bangun Kepedulian Sejak Dini
DUA PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PERUSAHAAN: SIAPA YANG BERWENANG JUAL TANAH WARIS YASIN BIN SAMANI? DAN KENAPA TANAH DIKEMBALIKAN HANYA KE TOPIK?

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:52 WIB

Ironi Hukum di Hulu Kapuas: Mengurai Benang Kusut Jaringan Pemodal Tambang Emas Ilegal Sekadau

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 08:02 WIB

Kebebasan Pers Diuji di Tengah Kasus Dugaan Kejahatan Pejabat Sumedang

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:36 WIB

Kaperwil Media Online Penuhi Panggilan Klarifikasi Polda Riau Sebagai Saksi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:42 WIB

Tak Kenal Batas Wilayah, Tim Jatanras Polres Simalungun Bersama Polsek Gunung Malela Buru Pelaku Curas hingga Provinsi Riau dan Berhasil Bekuk Tersangka

Senin, 20 Juli 2026 - 17:57 WIB

Hampir 3 Tahun Kasus Kematian Sungguh Satria Aritonang Belum Terungkap, Keluarga Soroti Kinerja Penyidik Polres Langkat

Selasa, 2 Juni 2026 - 19:03 WIB

Dugaan Pelanggaran Berulang di Tengah Larangan Operasional, Ketegasan Aparat Kini Menjadi Sorotan Utama

Senin, 11 Mei 2026 - 15:04 WIB

Prestasi atau Sekadar Seremoni? Menguji Nyali RW di Balik Kasus Asusila yang Membeku di Polda Metro Jaya

Senin, 4 Mei 2026 - 10:49 WIB

Satreskrim Polres Gayo Lues Bekuk Residivis Pelaku Pencurian di Blangkejeren

Berita Terbaru