MK Tak Batalkan Gibran, Jerry Massie: Persoalan Syarat Pendidikan Masih Bisa Bergeser ke DPR dan MPR

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 23:12 WIB

5084 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai persoalan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran saat Pilpres 2024.

Menurut Jerry, putusan MK justru membuka ruang bagi persoalan tersebut untuk dibawa ke ranah politik dan ketatanegaraan, termasuk kemungkinan munculnya proses pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.

“Putusan MK memang tidak mendiskualifikasi Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri,” ujar Jerry Massie.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Jerry menilai, fakta dan pertimbangan dalam putusan tersebut berpotensi menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menempuh jalur lain sesuai mekanisme hukum dan konstitusi.

“Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membawa persoalan tersebut ke lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi. DPR memiliki mekanisme untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, tetapi prosesnya tidak otomatis. Harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” katanya.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut sebelum usul pemberhentian diteruskan kepada MPR.

Karena itu, menurut Jerry, persoalan Gibran tidak bisa semata-mata dilihat sebagai sengketa administratif mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga perlu dilihat dari konsekuensi konstitusionalnya apabila terdapat temuan hukum bahwa syarat pencalonan tidak terpenuhi.

“Ini menjadi pembelajaran penting dalam demokrasi. Setiap calon pejabat negara harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian ada persoalan terhadap pemenuhan syarat tersebut, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Jerry juga menilai posisi politik partai-partai di DPR akan menjadi salah satu faktor penting apabila isu tersebut benar-benar dibawa ke parlemen. Namun, keputusan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan dukungan atau kepentingan politik partai.

Di sisi lain, Jerry menyebut pihak yang tidak puas dengan putusan maupun proses pengambilan keputusan di MK masih dapat menempuh mekanisme yang tersedia sesuai ketentuan hukum, termasuk mengajukan laporan apabila terdapat dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Yang paling penting, semua pihak harus menghormati konstitusi. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jangan sampai kepentingan politik justru mengalahkan prinsip negara hukum,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel
Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
PW GP AL WASHLIYAH : Dasco Aktor Persatuan, Jangan Sebarkan Hoaks Isu Wapres yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan
Apresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Dan Dittipidsiber Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyadapan
Ketua PPI Apresiasi Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan, Pembinaan Khusus Jadi Langkah Tepat
PETI Merangsek ke Jantung TNKS, Kerinci di Ambang Bencana Ekologis Jika Negara Terus Membiarkan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:01 WIB

Kapolsek Blangkejeren Iptu Syamsuddin Shalat Jumat Keliling di Masjid Baiturrahim, Wujud Nyata Polri Hadir dan Dekat dengan Masyarakat Kampung Gele

Sabtu, 21 November 2026 - 06:00 WIB

Kapolsek Blangkejeren Temani Jamaah Shalat Jumat Keliling di Kampung Gele, Hadirkan Rasa Aman di Tengah Ibadah

Sabtu, 21 November 2026 - 03:20 WIB

BOSP Rp9,46 Miliar di Gayo Lues Bocor di Tiga Celah, Rp306,6 Juta Malah Disimpan Tunai di Laci Bendahara dan Kepala Sekolah

Jumat, 20 November 2026 - 00:25 WIB

Honorarium Tupoksi Dibayar Rp295 Juta di Gayo Lues, BPK: Kerja Rutin Dikemas Jadi Tim Berhonor

Selasa, 17 November 2026 - 03:19 WIB

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara

Senin, 16 November 2026 - 22:36 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda

Senin, 16 November 2026 - 01:37 WIB

Banjir Susulan 12 November 2026 Hanyutkan Jembatan TNI, 80 Persen Rumah Warga Desa Kuning Ikut Terbawa Arus

Sabtu, 14 November 2026 - 01:38 WIB

BPK Temukan RSUD Gayo Lues Kehilangan Rp5,5 Miliar, Berapa Besar Piutang Retribusi RSUD Gayo Lues yang Belum Tertagih?

Berita Terbaru