Puluhan Juta Dolar Mengalir Atas Nama Leuser, Tapi Petani di Kaki Gunung Justru Makin Miskin dan Makin Terjepit

SUARA PUBLIK NASIONAL

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 05:27 WIB

5022 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTACANE | Pertanyaan itu bukan sekadar permainan kata. Ia adalah pertanyaan sejarah, pertanyaan hukum, dan pertanyaan moral yang kini dipaksa dijawab dengan alat berat di kaki Gunung Leuser. Ketika sawit petani kecil ditumbangkan atas nama penertiban, negara seolah lupa siapa yang lebih dulu hadir di ruang hidup itu: masyarakat, atau Taman Nasional Gunung Leuser itu sendiri?

Jawabannya terang. Masyarakat sudah ada jauh sebelum negara memberi nama, memberi nomor surat keputusan, dan memberi pal batas pada kawasan itu.

Secara historis, kawasan Leuser berakar dari hutan adat. Catatan sejarah menyebutkan wilayah itu bagian dari hutan adat Kedatukan Besitang, yang melalui Keputusan Kedatukan No. 61 tanggal 27 Desember 1927 dan diperbarui dengan Keputusan No. 138 tanggal 8 Agustus 1935, diperjanjikan dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk dilindungi. Kemudian lahir Deklarasi Tapaktuan pada 6 Februari 1934, yang ditandatangani perwakilan pemuka adat dan pemerintah kolonial, sebagai tekad masyarakat Aceh untuk melestarikan kawasan Leuser untuk selamanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itu artinya, gagasan melindungi Leuser bukan lahir dari kantor kementerian. Ia lahir dari adat, dari kampung, dari para datuk dan ulama yang hidup bersama hutan itu. Negara baru kemudian datang dan meresmikannya. Taman Nasional Gunung Leuser secara yuridis formal baru dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian lima Taman Nasional di Indonesia.

Jadi, secara kronologi, masyarakat lebih dulu hampir setengah abad dari sekadar Deklarasi Tapaktuan, dan jauh lebih dulu lagi jika dihitung dari penguasaan turun-temurun. Taman Nasional baru berusia 46 tahun. Kampung-kampung di Babul Rahmah, Lawe Alas, dan Ketambe sudah berdenyut jauh sebelum itu.

Kalau fakta sejarah ini benar, mengapa negara kini bersikap seolah masyarakat adalah pendatang liar di tanahnya sendiri? Mengapa petani yang hanya menggarap satu hingga dua hektare, yang membeli lahan dari keringatnya sendiri, diperlakukan sama dengan perambah korporasi yang menguasai puluhan ribu hektare?

Di sinilah letak ketajaman persoalannya: hukum tidak boleh buta sejarah. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 melindungi hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk sebesar-besar penderitaan rakyat.

Turunan hukumnya pun jelas. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1), menyatakan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 semakin mempertegas: hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pertanyaannya, sudahkah putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dijalankan secara sungguh-sungguh di Leuser? Atau justru dilupakan ketika alat berat mulai bekerja? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pun tidak pernah memerintahkan konservasi yang memusuhi manusia. Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang itu menegaskan konservasi berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang, dengan tujuan mewujudkan kelestarian sekaligus keseimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung kesejahteraan. Konservasi yang menumbangkan sumber hidup tanpa menyediakan pengganti bukan konservasi. Itu perampasan yang dibungkus jargon lingkungan. Lebih jauh, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang menjadi dasar Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyebut tiga cara penertiban: penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Logika Perpres itu sejak awal diarahkan pada penguasaan ilegal berskala besar. Bukan pada petani kecil yang lahannya belum tuntas diverifikasi, belum tuntas direkonstruksi batasnya, dan masih dalam proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan, baik melalui Tanah Objek Reforma Agraria maupun Perhutanan Sosial. Menumbangkan sebelum verifikasi selesai adalah tindakan prematur, ceroboh, dan melanggar asas kehati-hatian dalam pemerintahan.

Dan kini, publik berhak mengajukan pertanyaan kedua yang lebih tajam dan lebih tidak nyaman: ke mana uang Leuser selama ini?

Leuser bukan kawasan yang miskin perhatian dan miskin dana. Ia adalah salah satu kawasan konservasi paling terkenal di dunia, paling banyak dibicarakan, dan paling banyak dibiayai. Yayasan Leuser Internasional merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser, yang di dalamnya juga terdapat kawasan TNGL. Uni Eropa menginvestasikan dana sekitar 29 juta dolar Amerika Serikat sejak tahun 1995 sampai 2002 melalui Unit Manajemen Leuser yang berpusat di Medan. Dalam catatan lain, Komisi Eropa memberikan hibah 35 juta euro kepada Pemerintah Indonesia untuk mendanai Leuser Development Programme, dengan fase implementasi tujuh tahun yang diperpanjang dua tahun lagi untuk memungkinkan penggalangan dana oleh Yayasan Leuser Internasional yang baru dibentuk.

Itu baru satu pintu dana. Belum lagi puluhan program konservasi, penelitian, ekowisata, dan proyek karbon yang menjadikan nama Leuser sebagai magnet pendanaan global.

Lalu, berapa uang bio-karbon dan dana iklim yang mengalir atas nama Leuser setiap tahunnya, dan berapa yang benar-benar dinikmati masyarakat di kaki gunung itu?

Pertanyaan ini wajib dijawab secara terbuka, bukan dengan brosur keberhasilan. Skema REDD+ sendiri secara global sudah menyentuh nilai US$2,9 miliar atau sekitar Rp44,1 triliun, dengan janji bahwa masyarakat yang melindungi hutan dapat menerima pembayaran. Di tingkat nasional, Indonesia memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund sebesar USD 103,8 juta untuk program percontohan pembayaran berbasis hasil, atas keberhasilan menurunkan 20,25 juta ton CO2 ekuivalen pada periode 2014-2016. Khusus untuk Provinsi Aceh, pernah disoroti adanya proyek Result Based Payment REDD+ yang mengalokasikan dana sebesar USD 1,7 juta, dengan pertanyaan tentang mekanisme distribusi dan akuntabilitasnya, serta kekhawatiran bahwa skema itu berpotensi menjauhkan manfaat karbon dari masyarakat Aceh. Pada 2023, Taman Nasional Gunung Leuser sendiri disebut menerima dana APBN melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp29 miliar.

Angka-angka itu bukan tuduhan. Itu adalah data yang beredar di ruang publik dan wajib diklarifikasi oleh pengelola kawasan. Karena di lapangan, yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya: kebun ditumbangkan, ekonomi terputus, dan tidak ada skema transisi yang jelas. Jika uang konservasi begitu besar, mengapa kesejahteraan masyarakat penyangga justru menjadi yang paling rapuh? Jika karbon Leuser bernilai, mengapa pemilik sah ruang hidup itu tidak pernah merasakan dividen karbonnya?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik membuka informasi tentang anggaran, program, dan hasil kegiatan yang dibiayai uang publik maupun hibah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan setiap pengelolaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa. Maka, menuntut audit total terhadap seluruh aliran dana Leuser, dari Yayasan Leuser, Uni Eropa, APBN, hingga proyek karbon dan REDD+, bukan tindakan melawan hukum. Itu adalah tindakan menegakkan hukum.

Kami tidak anti-konservasi. Kami tidak membela perambahan korporasi. Kami tidak membela pembukaan hutan baru. Yang kami bela adalah prinsip paling dasar: masyarakat lebih dulu hadir daripada Taman Nasional, maka masyarakat tidak boleh diperlakukan sebagai musuh Taman Nasional.

Jika negara serius ingin menyelamatkan Leuser, hentikan dulu penumbangan terhadap petani kecil. Tuntaskan verifikasi batas secara transparan. Jalankan Putusan MK 35/PUU-X/2012 dengan mengakui wilayah adat yang memang masih ada. Buka seluruh aliran dana Leuser kepada publik dan audit secara independen. Dan yang paling penting, libatkan masyarakat sebagai penjaga utama hutan, bukan sebagai objek penertiban.

Sebab sejarah tidak bisa ditumbangkan dengan alat berat. Dan konservasi yang dibangun di atas air mata petani kecil, pada akhirnya, tidak akan pernah lestari. (RED)

Berita Terkait

Rehab Pagar, RKS, dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar di Disdikbud Aceh Tenggara Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa
Temuan BPK: Disdikbud Aceh Tenggara Salah Anggarkan Rp8,9 Miliar, Rehab Pagar, RKS, dan Bangunan Sekolah Dicatat Jadi Belanja Barang dan Jasa
PK Beberkan Kekeliruan Anggaran Beasiswa Aceh Tenggara, Penghargaan Prestasi dan Bantuan Siswa Miskin Dicatat dalam Pos yang Sama
Beasiswa Rp100 Juta di Aceh Tenggara Dicatat Jadi Hibah, Padahal Satu untuk Jasa dan Satu untuk Miskin
Salah Penganggaran Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Subsidi Jadi Barang dan Jasa, Zakat Miskin Jadi Barang, hingga Hibah Jadi Beasiswa
Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Bangunan Baru Dicatat Sebagai Belanja Barang dan Jasa
Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara, Belanja Modal Jadi Belanja Pemeliharaan dan Hibah Berubah Jadi Transfer ke Desa
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:01 WIB

Kapolsek Blangkejeren Iptu Syamsuddin Shalat Jumat Keliling di Masjid Baiturrahim, Wujud Nyata Polri Hadir dan Dekat dengan Masyarakat Kampung Gele

Sabtu, 21 November 2026 - 06:00 WIB

Kapolsek Blangkejeren Temani Jamaah Shalat Jumat Keliling di Kampung Gele, Hadirkan Rasa Aman di Tengah Ibadah

Sabtu, 21 November 2026 - 03:20 WIB

BOSP Rp9,46 Miliar di Gayo Lues Bocor di Tiga Celah, Rp306,6 Juta Malah Disimpan Tunai di Laci Bendahara dan Kepala Sekolah

Jumat, 20 November 2026 - 00:25 WIB

Honorarium Tupoksi Dibayar Rp295 Juta di Gayo Lues, BPK: Kerja Rutin Dikemas Jadi Tim Berhonor

Selasa, 17 November 2026 - 03:19 WIB

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara

Senin, 16 November 2026 - 22:36 WIB

Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda

Senin, 16 November 2026 - 01:37 WIB

Banjir Susulan 12 November 2026 Hanyutkan Jembatan TNI, 80 Persen Rumah Warga Desa Kuning Ikut Terbawa Arus

Sabtu, 14 November 2026 - 01:38 WIB

BPK Temukan RSUD Gayo Lues Kehilangan Rp5,5 Miliar, Berapa Besar Piutang Retribusi RSUD Gayo Lues yang Belum Tertagih?

Berita Terbaru