Tebing Tinggi, —Suara Publik Nasional. | Ketua Komisi III DPRD Kota Tebingtinggi, Andar Alatas Hutagalung, SH., MH., akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi, Denni Saragih, SE., guna mengklarifikasi dugaan pencopotan Kepala Sekolah yang saat ini viral di media sosial dan diduga berkaitan erat dengan pengelolaan dana revitalisasi satuan pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Andar saat ditemui di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Kota Tebingtinggi, Senin (21/9/2026) sekira pukul 14.30 WIB.
“Saya akan segera menyurati kepada Dinas Pendidikan terkait pencopotan Kepala Sekolah yang viral dan diduga kuat berkaitan dengan dana revitalisasi,” tegas Andar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain meminta penjelasan atas pemberitaan yang menyebar luas, pihaknya juga akan meneliti mekanisme pencopotan dan pelantikan Kepala Sekolah yang berlangsung, apakah telah sesuai prosedur maupun peraturan yang berlaku.
“Mekanisme pencopotan Kepala Sekolah lama maupun pelantikan yang baru akan kita tanyakan secara rinci kepada pihak Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Terkait pernyataan Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, yang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari penyegaran, Andar menyatakan akan memverifikasi data tersebut secara transparan.
“Kalau dikatakan penyegaran, kami akan cek masa jabatan seluruh Kepala Sekolah. Informasi yang kami peroleh menunjukkan Kepala Sekolah yang dicopot baru menjabat 6 hingga 8 tahun, padahal masa jabatan Kepala Sekolah sesuai aturan adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang kinerjanya dinilai baik. Apakah sudah ada yang lebih lama masa jabatannya namun tidak diganti? Itu akan kami buka datanya selebar-lebarnya,” ujar Andar.
Lebih lanjut, Andar menegaskan Komisi III akan turun langsung ke lapangan meninjau pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran revitalisasi di seluruh satuan pendidikan di Kota Tebingtinggi.
“Komisi III akan turun mengecek langsung ke sekolah-sekolah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kami akan merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya (Tim-red).
