Jakarta — Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk terus berperang melawan korupsi. Menurut LVRI, kasus-kasus korupsi yang terungkap semakin mengejutkan rakyat, di mana ternyata ada saja elite pemerintahan yang terlibat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LVRI Jenderal (Purn) HBL Mantiri dalam pernyataan dukungan dari para veteran, purnawirawan TNI-Polri, dan pejuang sipil di Gedung LVRI, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan prioritas terhadap perang melawan korupsi, rakyat Indonesia dikejutkan oleh kasus-kasus korupsi yang membuka tabir modus dan keterlibatan elite pemerintahan dari waktu ke waktu,” ujar Mantiri.
Mantiri menyampaikan, realitas kebangsaan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah muak dengan retorika dan pertunjukan kekuasaan para oknum pejabat. Rakyat, kata dia, menuntut tindakan nyata, bukan perilaku yang justru terus menggerogoti kekayaan negara dan mengorbankan kepentingan nasional.
“Mencermati jumlah pelaku serta nilai rupiah yang dikorupsi, kejahatan korupsi telah merajarela dalam skala yang sangat fantastis dan di luar nalar akal sehat. Kejahatan ini seolah-olah tidak dapat dihentikan karena banyak pihak berkuasa yang terus mengatur, merencanakan, dan melindunginya,” tutur dia.
“Faktanya, kehendak dan kebijakan pemberantasan korupsi yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru secara sengaja dan sistematis dihambat serta dihalangi melalui penyebaran isu-isu negatif. Yang menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, serta membahayakan pemerintahan,” sambung Mantiri.
Mantiri mengatakan, pemerintah akhir-akhir ini berani melawan para koruptor demi membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Berikut sejumlah poin pernyataan sikap para Veteran, Purnawirawan TNI-Polri, dan Peluang Sipil.
1. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
2. Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat, mantan pejabat, dan politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk yang melindungi pelaku korupsi.
3. Mendesak pemerintah segera menghentikan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh oknum-oknum elite pemerintahan, baik di dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Mendesak pemerintah untuk meminta lembaga legislatif segera memutuskan dan mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
5. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Baca juga: Alasan Sandra Dewi Cabut Keberatan Penyitaan Aset Kasus Timah Harvey Moeis
6. Menyarankan pemerintah membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam rangka upaya represif, preventif, dan represif yudisial.
7. Menyarankan pemerintah segera memperkuat ketahanan karakter bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan penegakan hukum yang tegas.
(RED)
